KNPI KALTIM - Sebanyak 250 pengurus inti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Kaltim, dan 14 kabupaten/kota se-Kaltim, dijadwalkan kumpul di Kota Bontang, Jumat (13/7/2012) malam ini.

Kedatangan para pengurus teras KNPI ini dalam rangka melaksanakan rapat kerja daerah (Rakerda) DPD I KNPI Kaltim, di Hotel Garden Bontang, mulai Sabtu (14/7/2012) dan Minggu (15/7/2012) besok.

Rencananya, pertemuan akbar ratusan aktivis pemuda Kaltim ini akan dibuka langsung oleh Asisten II Pemkot Bontang Emlizar, mewakili Walikota Bontang Adi Darma yang sedang umroh ke tanah suci Mekkah.

"Kalau tidak ada halangan, mulai malam 250 peserta peserta Rakerda KNPI Kaltim akan tiba di Bontang," ujar Ketua Panitia Rakerda KNPI, Agus Haris didampingi Sekretarisnya Ernawaty, saat menggelar konferensi pers di rumah makan Al-Fath, Bontang Utara.

Dijelaskan, agenda utama Rakerda KNPI kali ini yakni menyusun program kerja kepengurusan KNPI Kaltim 2012-2013. Rencananya program yang dihasilkan akan disinergikan dengan semua organisasi KNPI kabupaten/kota. "Harapannya penyusunan program kerja bersama ini bisa meningkatan sinergi dengan seluruh perangkat organisasi KNPI se-Kaltim," katanya.

Selain itu, pertemuan ini sekaligus menepis isu dualisme di tubuh KNPI Bontang dan Kaltim. "Jadi melalui Rakerda ini kami ingin menegaskan bahwa tidak ada lagi dualisme kepengurusan di tubuh KNPI, termasuk yang ada di Bontang," bebernya.

Sementara, Plt Ketua KNPI Bontang, Andi Tawakkal mengatakan Rakerda merupakan ajang konsolidasi dan penguatan kelembagaan pemuda. Acara ini juga akan diikuti oleh para pengurus teras dari 78 Organisasi Kepemudaan (OKP) yang tergabung dalam KNPI juga.

"Pertemuan ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi Pemuda sebagai agen pembangunan," kata Tawakkal.

Kendati demikian, Tawakkal memastikan Rakerda KNPI tidak akan membahas soal agenda pemilihan Gubernur Kaltim yang rencananya akan berlangsung tahun 2013 mendatang. Pasalnya, KNPI sebagai organisasi induk kepemudaan memiliki anggota yang tersebar di hampir semua partai politik, instansi pemerintah, kalangan profesional dan wirausahawan.

"Jadi secara organisasi tabu bagi KNPI membahas apalagi merekomendasikan salah satu calon Gubernur. Walaupun secara personal banyak yang terlibat politik praktis," jelasnya.